Panduan Maklon Kosmetik, Cara Mendapatkan Izin BPOM dan Sertifikasi Halal

1. Izin Edar BPOM: Prioritas Utama Keamanan Produk

Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah persyaratan mutlak. Di industri kosmetik, izin ini disebut Notifikasi Kosmetik, ditandai dengan kode huruf 'NA' atau 'ND' diikuti 11 digit angka. Notifikasi ini adalah bukti bahwa formula produk Anda bebas dari bahan berbahaya dan klaimnya logis.

Peran Pabrik Maklon dalam Pengurusan BPOM

Bagi beautypreneur pemula, mengurus BPOM sendiri bisa sangat memusingkan. Di sinilah peran pabrik maklon sangat vital:

• Jaminan CPKB: Syarat utama pengajuan BPOM adalah produk harus dibuat di fasilitas yang memiliki sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik). Pabrik maklon profesional sudah pasti memiliki sertifikat ini, yang membuktikan proses produksi mereka higienis dan berkualitas. Pemilik merek tidak perlu lagi memikirkan pembangunan pabrik.
• Pengurusan Akun dan Dokumen: Proses dimulai dengan pendaftaran akun perusahaan pemilik merek di sistem e-Registration BPOM. Setelah akun disetujui, pabrik maklon akan membantu mengisi semua data teknis produk, seperti komposisi formula yang sudah disetujui, hasil uji lab (keamanan dan stabilitas), dan rancangan label produk.
• Penerbitan Notifikasi: Tim legal dari pabrik maklon akan memastikan semua dokumen teknis lengkap dan sesuai standar BPOM. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan biaya notifikasi dibayarkan, BPOM akan melakukan evaluasi. Jika lolos, Nomor Notifikasi akan terbit, dan produk Anda resmi legal untuk dijual.

2. Sertifikasi Halal: Memperkuat Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi Halal menjadi sangat penting, terutama untuk menjangkau pasar Muslim yang sangat besar di Indonesia. Sertifikat ini menjamin bahan baku dan proses pembuatan produk telah memenuhi standar syariat Islam.

Proses Mendapatkan Sertifikat Halal

Proses sertifikasi halal kini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dengan penetapan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Pendampingan Self-Declare (Untuk UMK) atau Registrasi: Pemilik merek mendaftarkan produk dan pabrik maklon akan menyiapkan dokumen pendukung. Dokumen utama yang diperlukan adalah daftar rinci semua bahan baku, termasuk dari mana bahan itu berasal dan sertifikat halal bahan tersebut.
2. Audit Pabrik: LPH akan menugaskan auditor untuk mengunjungi pabrik maklon. Auditor akan memeriksa setiap aspek produksi, mulai dari gudang bahan baku hingga peralatan pencampuran dan pengemasan, untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang dengan bahan yang tidak halal (najis).
3. Terbitnya Sertifikat: Setelah proses audit dan sidang fatwa menyatakan produk memenuhi kriteria halal, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal resmi. Dengan memiliki label Halal, brand Anda tidak hanya legal secara negara (BPOM) tetapi juga terjamin kesucian dan kehalalannya bagi konsumen Muslim.

Intinya, dalam bisnis maklon kosmetik, mengurus legalitas BPOM dan Halal adalah tanggung jawab bersama, tetapi sebagian besar pekerjaan teknis dan pemenuhan standar fasilitas sudah disiapkan oleh pabrik. Ini memungkinkan pemilik merek untuk meluncurkan produk mereka dengan keyakinan penuh pada keamanan, mutu, dan legalitasnya.